PLB Makassar Diyakini Perlancar Sirkulasi Logistik di Timur

Bisnis.com, MAKASSAR - Kalangan pebisnis logistik mengestimasi keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB) serta fasilitas Pengusaha Dalam Pusat Logistik Berikat (PDPLB) di Makassar akan lebih memperlancar sirkulasi logistik wilayah timur termasuk perputaran kas importir setempat.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar, Syaifuddin Saharudi, PLB dan fasilitas PDPLB yang pertama dibangun di Sulsel itu juga menjadi bentuk harmonisasi seluruh intansi terkait yang bertujuan untuk mewujudkan logistik, terkhusus logistik yang efesien.

Alasannya, karena konsep yang diterapkan dalam PLB tersebut juga memudahkan para pelaku usaha terkhusus importir sehingga lebih menopang lalu lintas niaga, importasi dan logistik di Makassar serta wilayah timur secara luas.

"Beragam kemudahan di PLB ini, akan menciptakan keseimbangan barang impor di Tanah Air. Selama ini cenderung hanya terkonsentrasi di Jakarta dan Surabaya, maka keberadaan PLB akan mulai terurai pula ke Makassar," tuturnya di Makassar, Rabu (5/2/2020).

Secara garis besar, lanjut Syaifuddin, PLB dan fasiltas PDPLB yang dibangun oleh Sumishp Global Logistic serta Ampat Yasa Intermoda di Kawasan Industri Makassar (KIMA) itu sangat berpeluang memangkas biaya logistik di wilayah timur.

Sebagaimana diketahui, PLB dan PDPLB tersebut juga mendapat dukungan dari Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) yang juga menjadi otoritas yang memegang mandatori atas PLB di Tanah Air.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Sulbagsel, Gatot Hartono menjelaskan bahwa kedua fasilitas tersebut merupakan yang pertama kalinya di Indonesia bagian timur sebagai antisipasi maraknya pertumbuhan bisnis melalui perdagangan elektronik.

"Pemanfaatan teknologi digital membuat sistem pengiriman barang menjadi mudah dan cepat, termasuk menyangkut lintas batas kepabeanan, distribusi, serta logistik barang," ujarnya.

Dia menyebutkan, PLB itu juga telah menerapkan konsep PLB Generasi II untuk mendukung industri, ekonomi digital, ketahanan nasional, distribusi dan hub logistik, dan industri kecil dan menengah, di wilayah timur..

Adapaun PLB sebagai supporting industry, digital economy, PLB industri besar, PLB IKM, PLB HUB Cargo, PLB e-commerce, PLB barang jadi, PLB bahan pokok, PLB floating storage, dan PLB ekspor barang komoditas.

Gatot berharap layanan fasilitas ini dapat menjadikan kegiatan niaga daring lintas batas di Indonesia Timur semakin berkembang khususnya di Makassar.

Dia berharap, fasilitas PLB dan PDPLB ini akan membawa dampak ekonomi yang positif, yaitu timbulnya kegiatan ekonomi lainnya dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak juga pasti berkembang dikarenakan adanya transparansi barang-barang yang diimpor ke Indonesia Timur baik dari sisi jumlah, jenis, dan, juga harga.

"Bea Cukai telah memberi banyak fasilitas demi kesejahteraan industry. Dengan keberadaan PLB dan PDPLB ini tentunya juga akan mampu menambah penerimaan negara dari sektor bea masuk dan PDRI," ungkap Gatot.

Hadirnya PLB dan PDPLB ini tidak semata-mata bertujuan untuk menarik barang-barang impor yang akan diperjualbelikan di Indonesia, namun juga mendorong ekspor produk-poduk industri kecil dan menengah (IKM) Indonesia Timur yang dikenal memiliki produk berkualitas dan setara standar ekspor, baik di dalam negeri, maupun ke pasar tujuan ekspor.

Pebisnis Logistik Minta Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan Tol

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengguna jalan tol yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta penyesuaian tarif tol yang akan diberlakukan pada 2020 dapat disertai peningkatan layanan.

Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pihaknya menyambut positif jika penyesuaian tarif bagi angkutan logistik mengalami penurunan. Namun pihaknya juga meminta adanya peningkatan layanan dengan tarif tol yang disesuaikan.

“Itu bagus, sesuatu yang baik perlu kita dukung, sesuatu yang perlu kita berikan masukan. Tapi kami ingin tol ini jalur bebas hambatan, jangan macet. Kualitas menjadi perlu, tapi kalau namanya jalan tol sudah bayar, macet, itu merugikan semua pihak,” katanya, Rabu (29/1/2020).

Dia menambahkan dengan adanya penyesuain tarif, perlu ada perbaikan pelayanan serta evaluasi yang dilakukan terus menerus. “Pada akhirnya kalau jalan lancar, baik, volumenya meningkat, itu menguntungkan kedua belah pihak.”

Sementara itu, Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman, mengatakan adanya penyederhanaan tarif tol untuk golongan truk disambut positif. Namun, mengenai servis tol perlu ada peningkatan.

“Kalau tarif, kami tidak keberatan karena turun buat kami. Tapi kalau mengenai servis tolnya sendiri, sebenarnya yang ada kenaikan tarif harus disertai servis yang bagus,” ujarnya.

Faktanya di lapangan, katanya, masih ada jalan tol yang berlubang, dan lampu jalan tol yang mati. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dari sisi layanan jalan tol. Terkait kelancaran, katanya, juga perlu terus ditingkatkan apalagi di titik ruas tol yang memang padat seperti Tol Jakarta-Cikampek.

 “Sekarang kemacetan bergeser di tol dalam kota, bottle neck-nya pindah, ini perlu jadi perhatian pemerintah juga,” ujarnya.

 Seperti diketahui, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan ada enam ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif baru yang diberlakukan per 31 Januari 2020 dari total 10 ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif pada 2020.